Kolomupdate.com — Polisi Nepal pada Sabtu (28 Maret 2026) menangkap mantan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli dan mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak atas dugaan peran mereka dalam penanganan brutal terhadap protes yang dipimpin kaum muda pada September 2025, yang dikenal sebagai protes “Gen Z”. Penangkapan ini terjadi hanya beberapa jam setelah pemerintah baru dilantik, menandai momen penting dalam upaya penegakan hukum dan akuntabilitas politik di negara itu.
Latar Belakang Protes ‘Gen Z’
Protes ‘Gen Z’ meletus pada 8–13 September 2025 setelah pemerintahan Oli menerapkan larangan terhadap puluhan platform media sosial, termasuk Facebook, X (Twitter), dan YouTube. Larangan ini memicu kemarahan generasi muda yang sudah lama frustrasi terhadap korupsi, kurangnya transparansi, dan ketidaksetaraan pemerintahan. Aksi jalanan yang awalnya menuntut pemulihan akses media sosial segera berkembang menjadi perlawanan meluas menolak korupsi dan otoritarianisme.
Pada puncaknya, bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan berubah sangat keras. Menurut data resmi dan laporan independen, setidaknya 76 orang tewas dan lebih dari 2.300 lainnya terluka, dengan korban termasuk mahasiswa, warga sipil, serta petugas keamanan. Banyak bangunan pemerintahan dan kantor politik dibakar oleh pengunjuk rasa dalam kemarahan mereka terhadap elit politik.
Akhir Kekuasaan Oli dan Awal Gerakan Akuntabilitas
Aksi protes besar itu akhirnya memaksa Oli, yang saat itu berusia 74 tahun dan menjabat sebagai Perdana Menteri untuk keempat kalinya namun tidak pernah menyelesaikan masa jabatannya penuh, mengundurkan diri pada 9 September 2025. Dalam kekosongan politik yang terjadi, Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, ditunjuk sebagai Perdana Menteri interim — menjadikannya wanita pertama yang memimpin Nepal.
Setelah pemerintah sementara terbentuk, sebuah panel penyelidikan dibentuk untuk menilai respon pemerintah terhadap protes. Laporan panel ini menuding kegagalan pemerintahan Oli dalam mencegah eskalasi kekerasan dan merekomendasikan tindakan hukum terhadap pejabat yang bertanggung jawab, termasuk saran hukuman hingga 10 tahun penjara bagi mereka yang dianggap lalai atau bertanggung jawab atas tindakan represif itu.
Penangkapan dan Tuduhan
Pada Sabtu pagi di Kathmandu, polisi menahan K.P. Sharma Oli di kediamannya, menyusul penangkapan Ramesh Lekhak, mantan Menteri Dalam Negeri, atas tuduhan keterlibatan dan kelalaian dalam penanganan protes yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Kedua tokoh itu kemudian dibawa untuk proses selanjutnya di pengadilan.
Oli dan Lekhak dituduh diam atau gagal mengambil langkah yang cukup untuk melindungi hak dan keselamatan pengunjuk rasa, serta membiarkan aparat melakukan tindakan yang mematikan terhadap demonstran. Meskipun belum jelas apakah mereka secara langsung memerintahkan tindakan kekerasan tersebut, panel penyelidikan menyatakan bahwa pejabat puncak seharusnya bertanggung jawab atas strategi keamanan negara yang berujung tragedi.
Reaksi Politik dan Publik
Penangkapan mantan pemimpin negara itu memicu reaksi beragam di Nepal. Para pendukung Oli menyebut penahanan tersebut sebagai tindakan “bermotif politik” dan berencana menentangnya di pengadilan tertinggi. Pengacara Oli menyatakan bahwa kliennya tidak melarikan diri dan tuduhan yang diajukan tidak berdasar, menegaskan bahwa penahanan tersebut tidak sah.
Sementara itu, pemerintahan baru di bawah pimpinan PM Balendra Shah — seorang mantan rapper yang meraih kemenangan telak dalam pemilihan legislatif setelah protes — menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari komitmen terhadap keadilan dan pertanggungjawaban. Menurut pejabat pemerintah, tidak ada figur politik yang berada di atas hukum.
Dampak Lebih Luas bagi Nepal
Peristiwa ini mencerminkan pergeseran penting dalam politik Nepal, di mana tuntutan generasi muda bukan hanya berhenti pada pengunduran diri pemimpin, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban terhadap kekerasan di jalanan. Protes Gen Z tidak hanya mengguncang tatanan politik domestik, tetapi juga mengangkat isu hak asasi manusia, kebebasan digital, dan transparansi pemerintahan ke panggung utama perdebatan publik.
Bagi banyak warga Nepal, terutama generasi muda yang menjadi pendorong utama protes, penangkapan mantan pejabat tinggi tersebut dianggap sebagai langkah krusial menuju reformasi demokrasi yang lebih dalam — meskipun masih banyak tantangan di depan, termasuk menyelesaikan penyelidikan independen dan mendukung para korban serta keluarga mereka.
